Materi Bimtek dan Diklat

MATERI PUSDIKLAT PEMENDAGRI

Materi Bimtek Keuangan

  1. Sosialisasi PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  2. Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
  3. Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
  4. Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
  5. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  6. Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
  7. Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  8. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  9. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
  10. Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
  11. Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
  12. Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
  13. Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
  14. Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
  15. Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
  16. Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008
  17. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
  18. Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
  19. Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
  20. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
  21. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
  22. Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
  23. Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
  24. Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015
  25. Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial
  26. Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
  27. Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
  28. Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
  29. Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  30. Teknik Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
  31. Teknik Analisa Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, Renja, RKA dan RAPBD Berbasis Kinerja
  32. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Dana Perimbangan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah
  33. TATA KELOLA KEUANGAN UPT
  34. Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PP No.12 Tahun 2019
  35. Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Berdasarkan Permendagri No 79 Tahun 2018
  36. Manajemen Keuangan Daerah dan Investasi
  37. Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Proses Pengadaan Barang Jasa Pajak

Materi Bimtek Kepegawaian

  1. Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 30 Tahun 2019
  2. Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014
  3. Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
  4. Sistem Mutasi Kepegawaian
  5. Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  6. Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  7. Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)
  8. Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
  9. Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
  10. Strategi Sikap Menghadapi Masa Pra Jabatan dan Pasca Pensiun dengan Meningkatan Wawasan Keterampilan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
  11. Pengelolaan Jabatan Fungsional Umum Change Conflict Management dan Job Competency
  12. Prosedur Perjalanan Dinas bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap
  13. Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah

Materi Bimtek Aset

  1. Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara
  2. Strategi dan Tata Cara serta Teknik Penilaian Aset Daerah
  3. Sistem dan Tata Cara Penghapusan Aset
  4. Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)
  5. Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah Sesuai PP 27 Tahun 2014 dan Penilaian Aset / Barang Milik Daerah Serta Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013
  6. Tata Cara Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah / Negara (BMD/N) sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016
  7. Manajemen Aset Daerah dan Inventarisasi Aset
  8. Pemanfaatan & Pengelolaan Barang Milik Daerah
  9. Pemeriksaan Aset Tetap
  10. Penatausahaan Barang Milik Daerah
  11. Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Materi Bimtek Barang dan Jasa

  1. Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  3. Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  4. Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN dan Lembaga Pemerintah
  5. Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
  6. Pengadaan Barang dan Jasa dengan Swakelola
  7. Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
  8. Teknik Penyusunan SOP ULP KLDI
  9. Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
  10. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender

Materi Bimtek Arsip

  1. Manajemen Kearsipan Dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center)
  2. Kearsipan Elektronik (E-Filling) Bagi Institusi Pemerintahan
  3. Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah
  4. Manajemen Keprotokolan dan Master Of Ceremony (MC) sebagai wujud Peningkatan Wawasan, Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Humas, Protokol dan Master Of Ceremony ( MC ) di Daerah
  5. E-Document untuk menunjang kinerja Institusi Pemerintahan
  6. Korespondensi dan Tata Naskah Dinas berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 dan Nomor 55 Tahun 2010
  7. Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah, Tata Naskah Dinas Dan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Materi Bimtek Kesehatan

  1. Peningkatan Mutu dan Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
  2. Geriatri (Pencegahan dan Penanganan Penyakit Lanjut Usia)
  3. Desain dan Implementasi JKN Menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (UHC) 2019
  4. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kesehatan
  5. Kesehatan Reproduksi Remaja
  6. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 Rumah Sakit
  7. KPP (Komunikasi Perubahan dan Perilaku)
  8. Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa siaga
  9. Penerapan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daeran (BLUD) Dan Mekaninisme Akreditasi Puskesmas dan Penerapan Puskesmas Menjadi badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dan Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit
  10. Pengelolaan Program-program Kesehatan Kabupaten dan Kota
  11. Pengolahan Limbah Cair dan Limbah Rumah
  12. Peningkatan Kinerja Organisasi melalui Pembelajaran Organisasi
  13. Penyehatan Air serta Kursus Higiene Sanitasi makanan dan Minuman
  14. Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit
  15. Rekruitmen tenaga Kesehatan Untuk Rumah Sakit dan Puskesmas
  16. Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kotamadya
  17. Tenaga Promosi kesehatan Dinkes Kab/kota dan Rumah sakit

Materi Bimtek Desa

  1. Sosialisasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa
  2. Manajemen Aset Desa
  3. Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa siaga
  4. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  5. Perencanaan Pembangunan Desa (menyusun RPJMDes dan APBDes)
  6. Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
  7. Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola
  8. Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014
  9. Pengelolaan Keuangan Desa, dari Perencanaan sampai Pelaporan
  10. Pengelolaan dan Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)
  11. Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa
  12. Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES
  13. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
  14. Pembuatan RPJMdes dan RKPDes
  15. Pengelolaan Desa Wisata

Materi Bimtek DPRD

  1. Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
  2. Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
  3. Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
  4. Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
  5. Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
  6. Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
  7. Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
  8. Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD
  9. Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPR
  10. Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti
  11. Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD
  12. Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
  13. Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
  14. Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Materi Bimtek Perpajakan

  1. Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah
  2. Penyuluhan Pajak Daerah
  3. Jurusita Pajak Daerah
  4. Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009
  5. Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  6. Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB – P2)
  7. Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah
  8. Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah BUMN dan BUMD

Materi Bimtek Penanaman Modal

  1. Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah.
  2. Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah.
  3. Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
  4. Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).
  5. Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
  6. Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan.
  7. Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah

Materi Bimtek UKM / UMKM

  1. Implementasi PP. No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang . No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Menengah
  2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan
  3. Implementasi UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia

Materi Bimtek Kependudukan dan Capil

  1. Mekanisme dan tata cara penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan 13 kejadian peristiwa penting yang mengacu pada UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
  2. Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat dan Tepat
  3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan serta Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan

Materi Bimtek Satpol PP

  1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP
  2. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
  3. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  4. Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Effective dan Berkualitas