Materi Bimtek dan Diklat
MATERI PUSDIKLAT PEMENDAGRI
Materi Bimtek Keuangan
- Sosialisasi PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
- Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
- Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
- Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
- Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
- Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
- Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
- Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
- Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
- Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
- Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
- Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
- Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008
- Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
- Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
- Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
- Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
- Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
- Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
- Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
- Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015
- Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial
- Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
- Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
- Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
- Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Teknik Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
- Teknik Analisa Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, Renja, RKA dan RAPBD Berbasis Kinerja
- Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Dana Perimbangan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah
- TATA KELOLA KEUANGAN UPT
- Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PP No.12 Tahun 2019
- Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Berdasarkan Permendagri No 79 Tahun 2018
- Manajemen Keuangan Daerah dan Investasi
- Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Proses Pengadaan Barang Jasa Pajak
Materi Bimtek Kepegawaian
- Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 30 Tahun 2019
- Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014
- Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
- Sistem Mutasi Kepegawaian
- Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)
- Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
- Strategi Sikap Menghadapi Masa Pra Jabatan dan Pasca Pensiun dengan Meningkatan Wawasan Keterampilan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Pengelolaan Jabatan Fungsional Umum Change Conflict Management dan Job Competency
- Prosedur Perjalanan Dinas bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap
- Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah
Materi Bimtek Aset
- Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara
- Strategi dan Tata Cara serta Teknik Penilaian Aset Daerah
- Sistem dan Tata Cara Penghapusan Aset
- Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)
- Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah Sesuai PP 27 Tahun 2014 dan Penilaian Aset / Barang Milik Daerah Serta Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013
- Tata Cara Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah / Negara (BMD/N) sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016
- Manajemen Aset Daerah dan Inventarisasi Aset
- Pemanfaatan & Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Pemeriksaan Aset Tetap
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
Materi Bimtek Barang dan Jasa
- Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN dan Lembaga Pemerintah
- Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
- Pengadaan Barang dan Jasa dengan Swakelola
- Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- Teknik Penyusunan SOP ULP KLDI
- Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
- Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender
Materi Bimtek Arsip
- Manajemen Kearsipan Dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center)
- Kearsipan Elektronik (E-Filling) Bagi Institusi Pemerintahan
- Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah
- Manajemen Keprotokolan dan Master Of Ceremony (MC) sebagai wujud Peningkatan Wawasan, Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Humas, Protokol dan Master Of Ceremony ( MC ) di Daerah
- E-Document untuk menunjang kinerja Institusi Pemerintahan
- Korespondensi dan Tata Naskah Dinas berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 dan Nomor 55 Tahun 2010
- Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah, Tata Naskah Dinas Dan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Materi Bimtek Kesehatan
- Peningkatan Mutu dan Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- Geriatri (Pencegahan dan Penanganan Penyakit Lanjut Usia)
- Desain dan Implementasi JKN Menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (UHC) 2019
- Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kesehatan
- Kesehatan Reproduksi Remaja
- Keselamatan dan kesehatan kerja K3 Rumah Sakit
- KPP (Komunikasi Perubahan dan Perilaku)
- Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa siaga
- Penerapan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daeran (BLUD) Dan Mekaninisme Akreditasi Puskesmas dan Penerapan Puskesmas Menjadi badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dan Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit
- Pengelolaan Program-program Kesehatan Kabupaten dan Kota
- Pengolahan Limbah Cair dan Limbah Rumah
- Peningkatan Kinerja Organisasi melalui Pembelajaran Organisasi
- Penyehatan Air serta Kursus Higiene Sanitasi makanan dan Minuman
- Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit
- Rekruitmen tenaga Kesehatan Untuk Rumah Sakit dan Puskesmas
- Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kotamadya
- Tenaga Promosi kesehatan Dinkes Kab/kota dan Rumah sakit
Materi Bimtek Desa
- Sosialisasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa
- Manajemen Aset Desa
- Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa siaga
- Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
- Perencanaan Pembangunan Desa (menyusun RPJMDes dan APBDes)
- Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola
- Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014
- Pengelolaan Keuangan Desa, dari Perencanaan sampai Pelaporan
- Pengelolaan dan Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)
- Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES
- Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- Pembuatan RPJMdes dan RKPDes
- Pengelolaan Desa Wisata
Materi Bimtek DPRD
- Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
- Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
- Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
- Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
- Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
- Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
- Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD
- Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPR
- Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti
- Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD
- Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
- Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
- Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Materi Bimtek Perpajakan
- Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah
- Penyuluhan Pajak Daerah
- Jurusita Pajak Daerah
- Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009
- Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB – P2)
- Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah
- Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah BUMN dan BUMD
Materi Bimtek Penanaman Modal
- Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah.
- Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah.
- Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
- Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).
- Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan.
- Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
Materi Bimtek UKM / UMKM
- Implementasi PP. No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang . No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Menengah
- Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan
- Implementasi UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia
Materi Bimtek Kependudukan dan Capil
- Mekanisme dan tata cara penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan 13 kejadian peristiwa penting yang mengacu pada UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat dan Tepat
- Pengelolaan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan serta Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan
Materi Bimtek Satpol PP
- Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP
- Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
- Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Effective dan Berkualitas